Rabu, 08 Desember 2010

Kalbar Akan Membangun Rumah Adat Khas Dayak Baru

"Saat ini baru memulai pembangunan tugu, sebagai simbol utama di lahan itu. Bentuknya berupa tiang sandung (khas Dayak Kapuas Hulu), yang di atasnya bertengger burung enggang," ujar Ivo kepada Tribun.

Sebuah tugu yang anggaranya diperkirakan menghabiskan dana di atas Rp 100 juta, mulai dibangun di lahan enam hektar di Jl Trans Kalimantan, Kalimantan Barat. Tugu tersebut merupakan simbol akan adanya sebuah rumah betang baru, yakni rumah adat khas Dayak.

Awalnya, Panitia Persiapan dan Pembangunan Rumah Adat Dayak (P2RAD) Kalbar sudah terbentuk sejak September 2005 silam. Mereka merencanakan pendirian rumah adat Dayak yang baru.

Ketua P2RAD Kalbar, Herman Ivo, Jumat (22/1/2010) menuturkan, dana segar yang sudah terhimpun baru sejumlah sekitar Rp 3 miliar, yang sebagian sedang diputar untuk sejumlah usaha yang mendukung penambahan pemasukan. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari angka yang ditargetkan Rp 39 miliar.

Ia bertekad mengejar realisasi target setidaknya Rp 10 miliar, agar pembangunan rumah betang bisa dimulai. Bulan ini diprogramkan untuk sosialiasi efektif ke lembaga keuangan Credit Union (CU) yang tersebar di Kalbar dan juga dengan pemerintah daerah.

Rencana mendirikan rumah adat baru, dikarenakan rumah betang yang ada sekarang di Jl Sutoyo Kota Pontianak, dalam kondisi tua dan tidak representatif lagi. Lokasi yang baru terletak di Jl Trans Kalimantan, Kuala Ambawang, dengan luas lahan 6 hektar merupakan bantuan dari Pemprov Kalbar melalui APBD 2006.

Dana dihimpun, di antaranya dengan cara penjualan sertifikat. Kategorinya mulai dari sertifikat ekslusif dengan harga Rp 1 juta per lembar, sampai sertifikat standar yang berkisar Rp 10 ribu, Rp 25 ribu, dan Rp 50 ribu per lembar.

Selain itu, sejumlah unit usaha dibuka, seperti rumah makan khas Dayak maupun dari penjualan aksesoris di galeri seni, yang dibuka di rumah betang, Jl Sutoyo. Rumah adat yang baru, selain sebagai pusat aktivitas budaya, juga dikonstruksikan sebagai lokasi wisata.

"Akan kami bangun taman yang luas di sekitar rumah betang yang baru. Semacam hutan kecil yang memanfaatkan sekitar 50 persen dari total area," kata Ivo.

Juga ada balai pertemuan untuk berbagai kegiatan, maupun unit usaha berbasis budaya, sehingga diharapkan bisa mandiri secara ekonomis. Bakal dilengkapi juga dengan berbagai macam benda budaya, kerajinan tangan, dan situs-situs yang ada di masyarakat seperti barang antik.

"Apabila rumah betang itu sudah jadi, berbagai kegiatan tradisional seperti mengayam, tenun, ataupun seni pahat, akan digelar setiap saat. Pengunjung dari luar bisa menyaksikan replika aktivitas budya orang Dayak," tutur Ivo.

Rumah Betang yang sudah ada selama ini di Jl Sutoyo merupakan aset Pemprov Kalbar. Dibangun sekitar 1977, didesain oleh tokoh Dayak, Yacob Lomon, yang saat itu menjabat anggota DPRD Kalbar.

Selama ini jumlah pengunjung signifikan, tetapi Rumah Betang itu kosong. Tak ada yang bisa ditunjukkan, sehingga pengunjung hanya berfoto dengan latar ornamen khas Dayak yang ada di tiang dan dinding

Masyarakat Adat Tamambaloh Palin, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat


Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu merupakan salah satu dari tujuh Daerah Tingkat II di Propinsi Kalimantan Barat. Kabupaten yang terletak di bagian paling Timur Propinsi Kalimantan Barat ini menempati posisi geografis antara 0°08′ LU sampai 1°36 LS dan 111°32′ sampai 114°09′ BT dengan Putussibau sebagai Ibukota Kabupaten, dapat ditempuh lewat transportasi sungai Kapuas sejauh 846 km, lewat jalan darat sejauh 633 km, dan lewat udara ditempuh 2 (dua) jam penerbangan dengan pesawat DAS (Dirgantara Air Service) dari Pontianak.
Di sebelah Utara, Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak (Malaysia Timur), sedangkan di sebelah Timur dan Tenggara berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Di sebelah Selatan dan Barat Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan dengan Kabupaten Sintang.
Posisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan posisi yang penting terutama dikaitkan dengan pengendalian tata air di Kalimantan Barat karena wilayah ini merupakan wilayah hulu dari sungai Kapuas yang alirannya melalui hampir semua daerah tingkat II di Kalimantan Barat (kecuali Kabupaten Ketapang) dan bermuara di pantai Barat Kalimantan Barat.
Letak Geografis Dusun Sungulo’ Palin
Dusun Sungulo’ Palin merupakan satu dari 6 (enam) Dusun dalam Desa Nanga Nyabau. Lima Dusun lainnya adalah Nanga Nyabau, Tanjung Kerja, Banua Tengah, Lauk I dan Lauk II. Desa Nanga Nyabau sendiri secara administratif bagian dari Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat. Dusun ini terletak pada Bujur 112°45′ – 112°55′ BT ; pada Lintang 1°2′ – 1°12′ LU, dan berbatasan ;
Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Nasional Betung Kerihun
Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Benua Tengah dan Dusun Tanjung Kerja
Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Tanjung Kerja dan Dusun Seluan, Desa Nanga Awin.
Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Suai.
Pembuatan jalan Lintas Utara yang menghubungkan Putussibau dengan Badau sampai ke Malaysia, membuka isolasi wilayah ini meskipun kondisi jalan seringkali rusak dan sarana kendaraan umum yang terbatas.

Gambaran Umum Fisik Wilayah

Dusun Sungulo’ Palin yang letaknya tepat di pinggir Hulu Sungai Nyabau mempunyai fisiografi datar. Pada beberapa bagian mempunyai fisiografi bergelombang. Kelerengan bervariasi antara 0 – 2 % pada wilayah datar dan 2 – 5 % pada wilayah bergelombang. Dusun Ulu Palin terletak pada ketinggian 250 m di atas permukaan laut, sedangkan wilayah adat terletak antara ketinggian 25 m – 500 m di atas permukaan laut.
Curah hujan di wilayah ini termasuk tinggi antara 2000 – 3000 mm setiap tahun, karena letaknya yang berada di kaki Pegunungan Iban. Curah hujan terbesar (bulan basah) jatuh pada bulan Desember – Februari, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni – Agustus.
Jenis tanah yang dominan di wilayah ini adalah jenis Podsolik, terutama Podsolik merah kuning. Hasil endapan sungai serta humus dari pohon-pohon di wilayah ini merupakan sumber utama kesuburan tanah.
Nama Wilayah
Sungulo’ adalah penyebutan masyarakat setempat untuk Sungai Uluk, sebagaimana lazimnya masyarakat Dayak yang menyebut nama tempat merujuk pada sungai yang berada di daerah mereka tinggal. Nama Sungulo’ Palin digunakan karena Sungai Uluk tempat masyarakat ini berada merupakan anak dari Sungai Palin, ini untuk membedakan dengan Sungai Uluk yang juga termasuk anak Sungai Kapuas di selatan daerah mereka.
Perkenalan dengan masyarakat Melayu yang mengenal ‘sungai’ dengan istilah ‘sei’ membuat daerah ini juga sering disebut Sei Uluk Palin, setidaknya nama ini yang terdapat pada papan nama sekolah dasar negeri yang terdapat di sana.
Nama resmi yang terdaftar pada Pemerintahan Negara Republik Indonesia melalui Kecamatan Embaloh Hilir dan Desa Nanga Nyabau adalah ‘Dusun Sungai Uluk Palin’. Tetapi pada tulisan ini digunakan nama Sungulo’ Palin merujuk pada penyebutan masyarakat setempat atas wilayah mereka sendiri.
Sejarah Perkembangan Dusun Sungulo’ Palin
Sebelum adanya Desa Nanga Nyabau, wilayah Ketumenggungan Sungulo’ Palin meliputi seluruh wilayah yang saat ini menjadi Desa Nanga Nyabau. Dusun Sungulo’ Palin merupakan salah satu dusun yang ada di desa Nanga Nyabau.
Struktur Pemerintahan Ketumenggungan ini merupakan pengaruh dari sistem kolonial Belanda. Tahun 1909 Pemerintah Kolonial Belanda membuat peraturan mengenai sistem Pemerintahan Tradisional. Peraturan tersebut diantaranya pemberian gelar Kepala Adat sebagai Kepala Pemerintahan menjadi Tumenggung.
Pergantian Kepala Adat menjadi Tumenggung tidak mengubah struktur pemerintahan yang ada, hanya merubah sebutan Kepala Adat menjadi Tumenggung mengikuti sebutan yang ada di Jawa.
Adanya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok Pemerintahan Desa mempengaruhi struktur pemerintahan adat yang sudah ada. Dampaknya, wilayah Ketumenggungan Sungulo’ Palin menjadi Desa Nanga Nyabau yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Kampung-kampung yang ada berubah menjadi enam dusun termasuk Dusun Sungulo’ Palin .
Walaupun UU No 5 Tahun 1979 sudah diberlakukan, dalam kenyataannya masyarakat adat masih mengakui keberadaan pemerintahan secara adat. Jadi disamping ada struktur pemerintahan desa dan dusun masyarakat masih mengakui adanya struktur pemerintahan adat yaitu Tumenggung dan ‘Tua-Tua Adat’, sehingga ada pembagian tugas, yaitu kepala desa dan kepala dusun mengurusi masalah administrasi pemerintahan, dan Tumenggung bersama Tua-Tua Adat mengurusi masalah yang berhubungan dengan adat yang masih kuat dijalankan oleh masayarakat setempat.
Batas adat Dusun Sungulo’ Palin
Sesuai leluhur wilayah Sungulo’ Palin dan Banua Sio dipisahkan oleh sungai Suai. Batas ini mengalami perubahan karena adanya Dusun Seluan. Dusun Seluan inilah yang mengakibatkan wilayah Sungulo’ Palin dan Banua Sio mengalami penyempitan.
Menurut penuturan Bapak Tumenggung Bacupa dan Tua-tua Adat, dahulu sungai Seluan merupakan tempat menuba ikan, sungai Seluan dijadikan tempat menuba ikan karena jauh dari tempat tinggal dan tempat untuk mandi, cuci dan minum.
Dahulu batas di sebelah Barat sampai di Sungai Suai dimana di Sungai Suai terdapat orang Palin yang terdesak sampai ke daerah Kapuas. Ini dibuktikan bahwa sampai sekarang orang Kapuas masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan daerah Sungulo’ Palin.
Sejarah Batas Ulayat
Tahun 1950-an ada 2 – 3 keluarga yang berasal dari Dayak Kantu’ meminta izin kepada kepala adat Sungulo’ Palin untuk membuka ladang di sekitar sungai Suai. Hal ini seiring dengan usaha kayu yang sedang meningkat sekitar tahun 1970-an. Pemerintah menganggap pemukiman Seluan sudah layak dijadikan sebuah Dusun. Sebagian wilayah Dusun Sungulo’ Palin dan Dusun Nyabau “diambil” yaitu untuk dijadikan wilayah tersendiri Dusun Seluan.
Usaha untuk menentukan batas wilayah sudah dilakukan dengan membiarkan dusun Seluan menetapkan batas yang baru, yaitu dari bukit Loang Asu bukit Paninjaun sampai Sungai Marindang sebagai batas Sungulo’ Palin dan Seluan. Dengan batas inipun dusun Seluan tidak mau terima, padahal sebenarnya menurut sejarahnya harus sampai sungai Suai, hal ini sudah direlakan oleh Sungai Ulupalin.
Usaha “memundurkan batas” ini juga masih belum diterima Desa Seluan padahal dari Pemerintahan tingkat Kecamatan Embaloh Hilir sudah menyetujui tinggal mengeluarkan SK dan membuat rintisan batas.
Untuk batas dengan dusun-dusun lain tidak ada masalah karena merupakan satu ketumenggungan dan masyarakatnya saling mengakui.
Pada awalnya masalah Seluan muncul dan menjadi serius karena adanya HPH PT. Bumi Raya Utama (BRU) yang beroperasi di daerah Sungulo’ Palin dan Dusun Seluan. Masalah ini semakin jelas kepermukaan setelah pihak PT. BRU akan melaksanakan RKT tahun 2000.
Sejarah Peristiwa/Kejadian Penting
Kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat Sungulo’ yang terdokumentasi pada kegiataan PRA yang mempunyai dampak pada masyarakat Dusun Sungulo’ Palin baik secara langsung maupun tidak langsung adalah peristiwa-peristiwa :
Pengerasan jalan Dusun Sungulo’ Palin – Nanga Nyabau, pada masa pemerintahan penjajahan Belanda (tahun tidak diketahui).
Kedatangan misionaris Katholik dari Belanda pada tahun 1938 untuk menyebarkan agamanya, tetapi kedatangan ini ditolak oleh masyarakat. Sang Pastor sendiri hanya sampai Bukit Nyala Bintang.
Masyarakat Dayak Kantu’ yang sebelumnya sudah berusaha mencari hasil hutan di sekitar Sungai Seluan meminta izin untuk diberi hak tinggal di sekitar Sungai Seluan sekitar tahun 1959, masyarakat ini kemudian berkembang menjadi dusun Seluan yang masuk ke dalam Desa Nanga Awin, pada perkembangan selanjutnya tidak hanya terdiri dari suku Dayak Kantu’ saja tetapi bercampur dengan masyarakat Dayak lainnya, Melayu dan orang-orang dari Putussibau. Pada tahun-tahun itu sudah ada beberapa keluarga yang tinggal di sekitar Sungai Seluan itu.
Adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1960-an. Atas anjuran pihak tentara (militer) masyarakat Dusun Sungulo’ Palin diminta untuk tidak berladang di tempat yang jauh dari lokasi rumah betang dengan alasan keamanan, mereka berladang hanya di sekitar rumah ladang. Pada saat ini juga tentara melakukan penebangan pohon-pohon di depan rumah betang sampai ke Sungai Nyabau yang sebelumnya tertutup dengan pohon yang cukup rapat.
Dibangun Sekolah Dasar swasta tahun 1969.
Misionaris Katholik yang sebelumnya ditolak datang, pada tahun 1970 diterima datang untuk menyebarkan agamanya.
Sekitar awal tahun 70-an mulai datang wisatawan-wisatawan yang datang untuk melihat pesona budaya rumah panjang (rumah Betang) tetapi masih sangat jarang karena akses transportasi yang masih sulit. Wisatawan yang datang makin banyak setelah dibukanya jalan Lintas Utara Putussibau-Badau. Tahun ini juga datang seorang peneliti antropologi dari Inggris Victor T. King yang sedang meneliti masyarakat Dayak Taman (Maloh).
Pada tahun 1970-an (tahun pastinya tidak diketahui) bagian hilir rumah betang rusak, kesulitan mendapat bahan untuk membangun kembali bagian yang rusak menyebabkan masyarakat mulai membangun Rumah-rumah Tunggal (yang terpisah dengan rumah Betang) di depannya, sejak saat ini bila ada pembangunan rumah akibat bertambahnya penduduk, tidak lagi dengan menyambung rumah Betang yang ada tetapi cenderung membangun rumah-rumah tunggal.
Sekolah Dasar (swasta) yang ada mulai rusak dan pada tahun 1977 atas bantuan pemerintah dibangun Sekolah Dasar Negeri.
Tahun 1978 bangunan SD swasta diubah fungsi menjadi Balai Desa. Pada tahun 1978/1979 juga masyarakat Dusun Sungulo’ Palin terjangkit wabah penyakit Sampar yang menyebabkan kematian bagi beberapa warganya (jumlah pasti tidak diketahui).
Tahun 1980 Balai Desa yang bangunannya diperbaiki dari bangunan SD swasta mulai berfungsi.
Masuknya perusahan HPH pertama yang beroperasi di wilayah adat masyarakat Dusun Sungulo’ Palin tahun 1981 yaitu PT. HKU.
Dibangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada tahun 1984. Jalan Lintas Utara yang menghubungkan Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau dengan kota yang terdekat dengan perbatasan Indonesia – Malaysia, Badau, mulai dirintis tahun 1991 dan pengerasannnya (pengaspalan) sekitar tahun 1995/1996.
Tahun 1992 Balai Desa rusak dan sampai sekarang tidak pernah diperbaiki lagi.
Tahun 1994, Gubernur Kalimantan Barat, Aspar Aswin datang mengunjungi masyarakat Dusun Sungulo’ Palin.
Tahun 1994 ini juga Dusun Sungulo’ Palin dilewati oleh Tim Ekspedisi Kapuas- Mahakam dari Mapala UI. Tahun ini juga mulai berdatangan orang-orang dari luar yang melakukan penebangan kayu secara liar yang khususnya mencari kayu meranti di wilayah hutan adat masyarakat Sungulo’ Palin.
Sedangkan tahun 1995/1996 berdatangan orang-orang yang mencari kayu gaharu yang bernilai sangat tinggi.
Tahun 1997 masyarakat Dusun Sungulo’ Palin mendapat bantuan untuk perbaikan pagar rumah Betang dan dek. Program ABRI Masuk Desa (AMD) berlangsung juga pada tahun 1997. Tahun 1997 ini juga Dusun Sungulo’ Palin dilewati oleh Tim Trans Borneo dari Brunei Darussalam yang melakukan perjalanan keliling Kalimantan lewat darat dengan kendaran mobil (off-road).
Tahun 1998 HPH PT. Bumi Raya Utama datang beroperasi menggantikan PT. HKU yang sempat vakum.
Tahun 1999 – 2000 Koperasi Mapala bekerjasama dengan LSM Buana Katulistiwa melakukan program “Mempertahankan warisan budaya yang masih ada – Rumah Panjang terpanjang se Kalimantan” (partisipasi dalam pemberdayaan dan pengelolaan sumberdaya alam Dusun Sungulo’ Palin, sebagai prototype). ** Tim Buana Khatulistiwa

Sejarah Kota Pontianak

Berdirinya Kota Pontianak
Pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi, rombongan Syarif Abdurrahman Alkadrie membuka hutan di persimpangan tiga Sungai Landak Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal dan tempat tersebut diberi nama Pontianak. Berkat kepemimpinan Syarif Abdurrahman Alkadrie, Kota Pontianak berkembang menjadi kota Perdagangan dan Pelabuhan.

Tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Alkadrie dinobatkan sebagai Sultan Pontianak Pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Mesjid Raya Sultan Abdurrahman Alkadrie dan Istana Kadariah, yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur.

Adapun Sultan yang pernah memegang tampuk Pemerintahan Kesultanan Pontianak:
1. Syarif Abdurrahman Alkadrie memerintah dari tahun 1771-1808
2. Syarif Kasim Alkadrie memerintah dari tahun 1808-1819.
3. Syarif Osman Alkadrie memerintah dari tahun 1819-1855.
4. Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tahun 1855-1872.
5. Syarif Yusuf Alkadrie memerintah dari tahun 1872-1895.
6. Syarif Muhammad Alkadrie memerintah dari tahun 1895-1944.
7. Syarif Thaha Alkadrie memerintah dari tahun 1944-1945.
8. Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tabun 1945-1950.
Dan yang ini adalah Sejarah Pemerintahan Kota Pontianak:

Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie (lahir 1742 H) yang membuka pertama Kota Pontianak, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1771 bertepatan dengan tanggal 14 Radjab 1185, untuk kemudian pada Hijriah sanah 1192 delapan hari bulan Sja'ban hari Isnen, SYARIF ABDURRAHMAN ALKADRIE dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Pontianak.
Selanjutnya 2 tahun kemudian setelah Sultan Kerajaan Pontianak dinobatkan, maka pada Hijrah sanah 1194 bersamaan tahun 1778, masuk dominasi kolonialis Belanda dari Batavia (Betawi) utusannya Petor (Asistent Resident) dari Rembang bernama WILLEM ARDINPOLA, dan mulai pada masa itu bangsa Belanda berada di Pontianak, oleh Sultan Pontianak. Bangsa Belanda itu ditempatkan di seberang Keraton Pontianak yang terkenal dengan nama TANAH SERIBU (Verkendepaal).
Dan baru pada tanggal 5 Juli 1779, 0.1. Compagnie Belanda membuat perjanjian (Politiek Contract) dengan Sultan Pontianak tentang penduduk Tanah Seribu (Verkendepaal) untuk dijadikan tempat kegiatan bangsa Belanda, dan seterusnya menjadi tempat/kedudukan Pemerintah Resident het Hoofd Westeraffieling van Borneo (Kepala Daerah Keresidenan Borneo lstana Kadariah Barat), dan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (Asistent Resident Kepala Daerah Kabupaten Pontianak) dan selanjutnya Controleur het Hoofd Onderaffleeling van Pontianak/ Hoofd Plaatselijk Bestur van Pontianak (bersamaan dengan Kepatihan) membawahi Demang het Hoofd der Distrik Van Pontianak (Wedana) Asistent Demang het Hoofd der Onderdistrik van Siantan (Ass. Wedana/ Camat) Asistent Demang het Hoofd der Onderdistrik van Sungai Kakap (Ass. Wedana/Camat).